Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang belum membuahkan hasil.
Ketua Umum IPPAMA, H. Rasyid melalui Ketua Harian IPPAMA, Acek Kusuma, menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.
“Kami mendesak KPK agar segera menetapkan tersangka, menangkap, dan memenjarakan para pelaku yang terlibat. Kami rakyat Jawa Timur akan terus mengawal kasus ini,” tegasnya.
IPPAMA juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan anggaran.
Acek mengkritik adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi dana hibah oleh oknum tertentu.
“Kami akan persoalkan Bappeda sebagai dapur utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apakah mereka benar-benar memastikan dana hibah diurai dan didistribusikan sesuai aturan? Ada indikasi kuat sekitar 2.000 penerima hibah adalah kelompok masyarakat fiktif yang tidak menyetorkan SPJ,” ungkapnya.
Menurut Ace, SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri seharusnya menjadi acuan dalam monitoring anggaran, bukan alat untuk manipulasi.
IPPAMA juga mengingatkan bahwa tugas utama Bappeda adalah membantu gubernur dalam perencanaan, bukan mendistribusikan dana atas perintah pihak-pihak tertentu.
Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, yang mencakup tujuh jenis tindak pidana korupsi, seperti kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, dan gratifikasi.
IPPAMA menekankan bahwa mega korupsi dana hibah Jatim tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan daerah.
Untuk itu, IPPAMA merancang gerakan preventif melalui sosialisasi bahaya korupsi kepada generasi muda, mulai dari pelajar tingkat SLTA hingga mahasiswa. Program ini menjadi langkah nyata untuk mendukung pemberantasan korupsi di berbagai lini.
IPPAMA juga menyelaraskan langkahnya dengan program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pencegahan korupsi di seluruh lini pemerintahan.
Organisasi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses perencanaan keuangan daerah, mulai dari RPJMD hingga penetapan APBD, serta menjalin koordinasi dengan BPK dan Inspektorat.
“Dengan sinergi yang baik, kami berharap implementasi dan realisasi anggaran sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” ujar Ace.
Ia menyebut, aksi damai yang digelar IPPAMA menjadi simbol perlawanan terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Dengan langkah nyata seperti sosialisasi, advokasi, dan pengawalan kebijakan, IPPAMA berkomitmen untuk menjaga keuangan negara agar tidak bocor, serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil.
Editor : Red
COMMENTS