Kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah diterapkan di Bali, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data dan aplikasi pemerintahan di Jawa Timur.
Studi komparatif ini dilakukan di tengah kesuksesan Bali dalam menerapkan SPBE secara terstruktur dan terorganisir. Bali telah mengatur penerapan aplikasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pembuatan dan pengelolaan aplikasi pemerintah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
I Putu Sundika, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Bali, menjelaskan bahwa tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk memastikan pengelolaan aplikasi dan data yang lebih terkoordinasi dan efisien. "Kami melakukan penggabungan aplikasi-aplikasi yang memiliki fungsi serupa agar tidak ada duplikasi dan setiap aplikasi bisa digunakan secara maksimal. Proses penggabungan ini dilakukan oleh UPT Pelita, yang bertanggung jawab untuk merapikan dan menyusun aplikasi-aplikasi yang ada," ujarnya.
Diskominfo Jatim berharap dapat menerapkan hal serupa di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berbasis digital. Studi ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antar-OPD di Jawa Timur dalam menggunakan teknologi informasi secara optimal.
"Melalui studi ini, kami ingin belajar bagaimana Bali berhasil mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada, dan bagaimana regulasi yang ada dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kami percaya, langkah ini akan sangat berguna untuk mendukung program digitalisasi yang sedang kami jalankan di Jawa Timur," ujar Imam Fahamsyah, Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfo Jatim.
Editor : Red
COMMENTS