Langkah itu salah satunya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Graha Sawunggaling Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya, Rabu (13/11/2024). Kegiatan sosialisasi ini diikuti para tenaga pendidik hingga organisasi masyarakat di Kota Pahlawan.
Sosialisasi bertajuk "Membangun Sinergitas untuk Melindungi Anak Bangsa dari Bahaya Intoleransi dan Radikalisme Bagi Guru SD-SMP" tersebut, dibuka langsung oleh Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.
Dalam sambutannya, Restu Novi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada FKPT Jatim atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi pencegahan terorisme di lingkup Pemkot Surabaya. "Ini adalah penghargaan buat kami semua," kata PJs Wali Kota Surabaya.
Restu Novi menuturkan, bahwa walaupun masa jabatannya sebagai Pjs Wali Kota Surabaya berakhir pada 23 November 2024, ia mengharapkan Perangkat Daerah (PD) terkait, ke depan bisa meneruskan program tersebut.
"Saya harap kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini. Dan saya menitipkan program ini, nanti sampaikan ke Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) ketika tanggal 24 November 2024 kembali," katanya.
Menurutnya, program pencegahan terorisme dan radikalisme sangat penting bagi Surabaya dan Jawa Timur. Terlebih, Surabaya pernah memiliki sejarah pilu aksi teror pada tahun 2018. "Tetapi dengan sejarah pilu itu, ternyata menjadi awal kita (Kota Surabaya) meraih semua penghargaan," tutur dia.
Restu Novi mengungkapkan bahwa di Kota Surabaya terdapat Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini dibentuk sebagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. "Saya rasa bisa menjadi pilot project di Kota Surabaya untuk bisa kita terapkan di tempat yang lain," paparnya.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu indikator Kampung Pancasila adalah semakin banyaknya kegiatan sosialisasi pencegahan yang diselenggarakan. Sehingga semakin minim potensi bencana sosial seperti radikalisme dan terorisme.
"Karena ini menjadi cita-cita kita bahwa kita tidak hanya berhasil dalam sektor inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga berhasil dalam penanganan bencana sosial. Kami kategorikan terorisme - radikalisme ini adalah salah satu golongan bencana sosial," bebernya.
Ia menambahkan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan FKPT Jawa Timur menjadi salah satu upaya mitigasi atau pencegahan. Tentunya, pihaknya juga berharap, sosialisasi tidak hanya fokus pada mitigasi tetapi juga dalam hal penanganan dan pasca bencana. "Karena konsentrasi penanganan bencana, baik alam maupun sosial itu ada tiga. Yakni, mitigasi, penanganan dan pasca bencana," jelas dia.
Karena itu, Restu Novi meminta Kepala PD di lingkup Pemkot Surabaya bersama camat dan lurah untuk memasifkan pencegahan bencana sosial tersebut. Ia meyakini, dengan kolaborasi semua pihak, maka potensi radikalisme - terorisme di Surabaya bisa dicegah. "Semua Perangkat Daerah terkait, camat dan lurah, saya rasa perlu dimasifkan lagi agar jangan sampai lengah," pesan dia.
Sementara dalam laporannya, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Hesti Armiwulan menjelaskan, FKPT adalah organisasi yang berbasis pada masyarakat. Organisasi ini merupakan mitra strategis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI.
"Jadi FKPT ini dibentuk oleh BNPT. Kita tahu BNPT mendapatkan amanah dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan radikalisme-terorisme di Indonesia," kata Hesti.
Hesti memaparkan bahwa BNPT RI tidak memiliki kepanjangan tangan di berbagai provinsi bahkan kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, BNPT membentuk organisasi FKPT. "Jadi FKPT ini ada di semua provinsi di seluruh Indonesia. Dan di Jawa Timur ini, FKPT sudah terbentuk sejak tahun 2013," ungkap dia.
Sejak terbentuk pada tahun 2013, Hesti menuturkan, bahwa FKPT Jawa Timur telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah menjadi mitra strategis BNPT RI dalam melakukan upaya pencegahan radikalisme - terorisme.
"Karena kami berada di wilayah Jawa Timur, sehingga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menjadikan Jawa Timur tetap kondusif, damai dan sejahtera, tanpa ada isu-isu yang meresahkan masyarakat," pungkas dia.
Editor : Red
COMMENTS