Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengungkapkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu para pengelola BUMDes dalam mengoptimalkan laporan keuangan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga, ke depan diharapkan BUMDes tidak hanya dapat mengembangkan usahanya, namun juga dalam pelaporan keuangan bisa memenuhi standar yang ada.
"Di samping kami fokus pada pendampingan untuk penganggaran dana desa khususnya memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan BUMDes di masing-masing desa, juga diperlukan pengetahuan terkait pelaporan keuangan," ungkapnya.
Di samping Itu tegas Sahroni, dalam rangka memajukan BUMDes masing-masing desa tidak terjebak dengan kemajuan yang diraih oleh desa lainnya yang sudah sukses, karena memang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Namun, desa lainnya belum tentu berhasil apabila hanya mengikuti usaha yang sudah dilakukan oleh desa lain.
Sebab, potensi masing-masing desa tentunya berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti usaha BUMDes lain yang belum tentu berhasil dilakukan di desa bersangkutan.
"Salah satu contoh desa yang memiliki BUMDes berhasil meraih penghargaan yakni BUMDes Desa Pagerungan Besar yang masuk tiga besar dengan usahanya di bidang pengembangan internet yang selama ini menjadi persoalan serius di Kepulauan Masalembu," paparnya.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerja sama Desa (PUEKD) Fadholi, menjelaskan, pelatihan yang diikuti sebanyak 50 BUMDes tersebut untuk memberikan peningkatan kapasitas personal atau bendahara BUMDes selaku penanggung jawab pelaporan keuangan.
"Sebab, hampir 90 persen BUMDes khususnya di Kabupaten Sumenep, pelaporan administrasi keuangannya sifatnya masih manual, bahkan ada yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran," ujarnya.
Karenanya melalui pelatihan yang menghadirkan penyaji dari UTM tersebut sejumlah pengelola BUMDes administrasinya akan lebih baik lagi sesuai dengan amanah dalam PP, Permendes hingga Perbup berkaitan dengan pelaporan keuangan dan administrasi BUMDes, seperti laporan enam bulan sekali dan laporan setiap tahun yang disampaikan pada Musdes.
"Ini juga demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana yang dikelola BUMDes," tambahnya.
Editor : Red
COMMENTS